Kilas-Info.com Manado, 18 November 2025 — Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Sulawesi Utara menggelar rapat kerja penting yang dipimpin langsung oleh Kakanwil BPN Sulut John Wiclif Aufa, A.Ptnh. Rapat ini membahas dua agenda strategis, yakni persiapan pemeriksaan Kinerja Terinci oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dan kesiapan pembinaan oleh Tim Pembina 9 Kementerian ATR/BPN.
Rapat yang berlangsung di ruang pertemuan Kanwil BPN Sulut itu dihadiri para kepala bidang, pejabat administrasi, dan perwakilan Kantor Pertanahan kabupaten/kota. Suasana rapat berlangsung intens mengingat kedua agenda tersebut memiliki tenggat waktu dan standar penilaian yang ketat.
Fokus Persiapan Pemeriksaan BPK RI
Pada sesi pertama, jajaran Kanwil membahas kesiapan menghadapi pemeriksaan Kinerja Terinci oleh BPK RI. Pembahasan mencakup evaluasi capaian program strategis, kelengkapan dokumen perencanaan dan pelaksanaan, hingga verifikasi data yang menjadi bahan audit.
Kakanwil menegaskan bahwa akurasi data menjadi prioritas utama. Ia meminta seluruh bidang memastikan bahwa setiap laporan, baik fisik maupun administrasi, telah sinkron dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, ia mengingatkan pentingnya konsistensi antara dokumen perencanaan kinerja dengan hasil implementasinya di lapangan.
Kesiapan Pembinaan oleh Tim Pembina 9
Memasuki agenda kedua, rapat mengarah pada persiapan menerima pembinaan dari Tim Pembina 9. Pembinaan ini mencakup evaluasi manajemen layanan pertanahan, penguatan integritas organisasi, serta pemantauan pelaksanaan program prioritas nasional, termasuk Reforma Agraria dan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).
Jajaran Kanwil diminta memperbarui data layanan, memastikan kesiapan SDM, serta menyiapkan bahan paparan terkait standar pelayanan dan capaian kinerja. Tim Pembina 9 dijadwalkan menilai berbagai aspek, mulai dari implementasi teknologi layanan digital hingga kepatuhan terhadap standar pelayanan publik.
Instruksi Penutup Kakanwil
Mengakhiri rapat, Kakanwil menekankan pentingnya koordinasi internal yang lebih intens. Ia meminta setiap bidang melakukan pemutakhiran dokumen secara berkala dan memperkuat komunikasi antara Kanwil dan Kantor Pertanahan di daerah.
“Pemeriksaan maupun pembinaan bukan semata agenda formal, tetapi kesempatan untuk memperbaiki kualitas layanan dan meningkatkan kepercayaan publik,” tegasnya.
Rapat kemudian ditutup dengan arahan tindak lanjut dan penjadwalan pengecekan internal sebelum kedua agenda pengawasan dimulai.
Ingrid F Rumetor