Heriyadi menegaskan bahwa tindakan mengabaikan upaya konfirmasi ini bukan lagi sekadar masalah personal, melainkan bentuk sikap menyepelekan organisasi profesi yang dipimpinnya.
"Saya adalah Ketua IWO Indonesia DPD Kabupaten Sukabumi yang ditunjuk langsung oleh Ketua Umum. Dengan sikap cuek dan menghindar seperti ini, artinya dia sudah menghina lembaga. Karena saya ketua resmi di sini, dan kalau ketuanya saja sudah dianggap sepele, bagaimana dengan anggotanya?" tegas Heriyadi, Senin (12/10/2026).
Ia sangat menyesalkan perubahan sikap oknum pejabat tersebut. Padahal selama ini, pihaknya selalu berupaya menjaga hubungan kemitraan yang baik demi kondusivitas wilayah.
"Bahkan saya sangat sesali, selama ini saya selalu membantu menjaga nama baik Sukabumi, khususnya Dinas Pendidikan. Saat ada temuan di lapangan, saya tidak langsung menaikkan beritanya secara sepihak, melainkan mencoba berkomunikasi baik-baik demi keberimbangan. Namun, jika balasannya seperti ini, tentu sangat saya sesalkan," ungkapnya.
Lebih lanjut, Heriyadi mengingatkan bahwa sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), yang bersangkutan memiliki kewajiban hukum untuk melayani publik dan responsif terhadap kontrol sosial.
"Sebagai ASN, sesuai UU No. 20 Tahun 2023 tentang ASN dan PP No. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS, mereka wajib melayani publik secara profesional dan memberikan pelayanan prima. Wartawan adalah bagian dari publik sekaligus kontrol sosial yang dilindungi oleh UU Pers No. 40 Tahun 1999," jelas Heriyadi.
Upaya konfirmasi telah dilakukan sejak akhir September 2026, baik melalui sambungan telepon maupun pesan singkat WhatsApp, namun tidak kunjung mendapatkan respons. Heriyadi menyebut keterbukaan informasi sangat penting agar berita yang diproduksi media bisa berimbang dan objektif.
"Kami konfirmasi bukan untuk menjatuhkan, justru untuk memberikan ruang klarifikasi agar berita berimbang. Kalau tidak pernah direspons dan terkesan menghindar, bagaimana kami bisa menyajikan informasi yang adil? Ini yang kami sesalkan," tambahnya.
Atas insiden ini, IWO Indonesia DPD Kabupaten Sukabumi mendesak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi untuk segera mengambil tindakan tegas berupa evaluasi dan pembinaan terhadap jajarannya.
"Kami meminta Kadisdik mengevaluasi kinerja Kasi Sapras SD tersebut. Jangan sampai ulah satu oknum yang tidak profesional merusak citra baik Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi secara keseluruhan. Kami tetap berkomitmen menjaga kemitraan, namun kemitraan itu harus berlandaskan saling menghargai," pungkas Heriyadi.